Ambon-Maluku,aspirasirakyat.co.id// Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Tamsil Linrung dan anggota Komite IV DPD-RI melakukan kunjungan di Provinsi Maluku.
Kedatangan mereka disambut baik oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa,SH.,LLM dan langsung bersama Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, pimpinan OPD, Forkopimda, dan instansi vertikal, melakukan pertemuan di ruang rapat lantai VI Kantor Gubernur Maluku, Senin (25/8/25).
Pertemuan ini menjadi kesempatan bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyuarakan berbagai persoalan fundamental yang terbelit di Daerah ini. Dimulai dari regulasi sektor perikanan, pembagian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga tekanan fisikal akibat pembayaran hutang PT SMI dan kebutuhan anggaran tambahan untuk gaji PPPK agar nantinya dapat disampaikan oleh DPD RI dalam rapat bersama DPR RI terkait RAPBN 2026.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi juga sempat menyinggung regulasi terbaru, yakni UU No. 1 Tahun 2022 dan PP No. 35 Tahun 2025 yang membatasi kewenangan Daerah untuk menarik retribusi perikanan dibawah 12 mil laut, padahal Maluku merupakan salah satu penghasil terbesar akan sumber daya di sektor perikanan Nasional.
“Pembagian dari negara tidak merata, dan belum adil, untuk 20 persen ke pusat, 80 persen dibagi seluruh daerah di Indonesia, padahal kita daerah penghasil. Seharusnya 20 persen dibagi untuk seluruh daerah di Indonesia, daerah penghasil seharusnya mendapatkan 20 persen, begitu kabupaten/kota penghasil 20 persen dan harusnya ada keberpihakan agar daerah penghasil juga mendapat porsi adil,” katanya.
Disamping itu, ada Isu lain yang tentang pembayaran hutang PT SMI yang terus menekan ruang fiskal Maluku. Hal ini ditekankan Gubernur agar pihaknya tetap berkomitmen melunasi kewajiban hingga 2027, namun ia juga meminta agar diberi kelonggaran.
“Setiap tahun kita harus potong sekitar Rp 100 miliar lebih, jangan lagi ada pemotongan namun diberi kelonggaran dan dipastikan akan kami lunasi tahun 2027",paparnya.
Bukan saja itu, Pemprov Maluku juga mengusulkan tambahan anggaran untuk pembayaran tenaga PPPK, mengingat kebutuhan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan yang terus meningkat. Dengan penuh harap, Ia menyampaikan agar DPD RI dapat benar-benar membawa aspirasi Maluku ke pusat.
“Lewat isu yang sudah disampaikan, dapat menggambarkan pergumulan sesungguhnya di Maluku, dan kami berharap Wakil Ketua DPD dan Komite IV bisa menyuarakan dengan tegas ke pusat,” ungkapnya.
Selain itu, Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, sangat merespons apa yang disampaikan oleh Gubernur. Ia memastikan, semua aspirasi Maluku akan diprioritaskan dalam agenda rapat DPD bersama mitra kerja Kementerian dan Lembaga di Jakarta.
“Insya Allah, semua yang disampaikan Pak Gubernur, akan saya instruksikan agar teman-teman DPD memprioritaskan aspirasi Maluku dan kita juga ingin melihat kemajuan di daerah, karena saya tahu Presiden punya kesungguhan membangun negeri, dan kita harus pastikan Maluku juga mendapat perhatian khusus,” ujar Tamsil.
Ditambahkannya, persoalan di Daerah seperti Maluku tidak semata-mata hanya soal dana, tetapi juga membutuhkan terobosan kepemimpinan. "Untuk itu, saya sependapat dengan Pak Gubernur, banyak masalah bisa diatasi bukan hanya dengan uang, tapi kita punya Gubernur yang punya terobosan tinggal bagaimana DPD bisa menguatkan di tingkat nasional,” jelas Tamsil.
Ia juga menegaskan, agar perlunya sinergi empat senator DPD asal Maluku agar mampu memerankan diri sebagai jembatan aspirasi yang kuat, bukan hanya bagi Maluku, tetapi juga untuk Indonesia.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa perjuangkan agar Maluku mendapat porsi signifikan dari berbagai program nasional, sebab Daerah ini punya potensi besar, tapi butuh perhatian khusus,” tutupnya.
Sementara itu, Anggota Komite IV DPD-RI, Rudi, juga mengapresiasi kepemimpinan Gubernur Maluku. "Saya senang bertemu dengan Gubernur Maluku, Maluku punya potensi besar do sektor perikanan, tapi PAD-nya justru hilang karena hasil laut diangkut berton-ton bahkan diekspor langsung tanpa kontribusi nyata bagi Daerah ini,” ujarnya.
Rudy juga mendukung langkah Pemprov Maluku untuk menambah anggaran PPPK serta menyarankan Gubernur mengundang PT SMI dalam audiensi bersama Komite IV. “Kita perlu jadwalkan ulang agar ruang fiskal Maluku lebih luas,” tegasnya.
Selain berjumpa Gubernur dan jajaran Pemerintahan, Forkopimda dan Bupati/Walikota, Wakil Ketua DPD RI dan rombongan juga meninjau Sekolah Rakyat di UPTD Hiti-Hiti Hala-Hala Lateri dan dapur MBG di Waiheru. (Ge)
Komentar
Posting Komentar