Maluku-SBB, Aspirasirakyat.co.id// Masyarakat Desa Kaibobo yang bermukim di wilayah Dokyard, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat mendesak Kejaksaan Negeri SBB untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Desa Kaibobo Alex Kuhuwael karena diduga menyalahgunakan uang negara lewat proyek mandek.
Seperti yang terjadi di wilayah Dokyard Desa Kaibobo, ada beberapa pekerjaan tidak selesai sementara anggarannya sudah dicairkan. Oleh sebab itu, masyarakat merasa resah dan berharap agar dugaan penyalahgunaan yang merugikan negara ini tidak dibiarkan bebas, melainkan oknum dapat ditindak sesuai hukum yang berlaku.
Dikatakannya pula pekerjaan yang dilakukan tidak disertai papan proyek sampai pekerjaan sudah selesai baru papan proyek dipajang, dan itu juga karena ada kritikan dari warga untuk semua pekerjaan harus ada keterbukaan untuk masyarakat. "Beta (saya) pernah tegur dong (mereka) karena seng ada papan proyek, dan pada akhirnya beta diancam oleh kepala desa kalau akibat dari beta pung protes maka bantuan PKH akan dihapus",ungkap Rina
Ia juga mengaku kalau di rumahnya ada beberapa bahan yang dibiarkan sampai rusak, diantaranya semen yang dibiarkan sampai mengeras. "Semen itu dong (mereka) biarkan sampai keras padahal itu beli pakai uang negara lewat ADD-DD", ungkapnya
Selain itu, warga juga mengatakan pembuatan saluran air tidak dikerjakan sampai selesai, melainkan hanya sebagian saja."Yang sudah selesai dari pertama itu 125 meter sementara yang belum plester 100 m dan belum kerja sama sekali 125 meter", ungkapnya.
Jumlah anggaran yang disisipkan pada papan proyek adalah anggaran awalnya sebesar Rp. 85.215.000 dan bertambah menjadi anggaran perubahan sebesar Rp. 159.347.500 sementara di papan proyek yang digunakan Kepala Desa Rp. 183.590.450. dan hal ini sengaja dibuat kepala desa untuk membodohi masyarakat.
"Bahkan pembangunan gedung balai pertemuan yang sudah sampai dua kali dianggarkan namun belum 100% selesai, sampai pada akhirnya katong mau buat kegiatan harus di gedung gereja", ujarnya
Dalam hal ini, masyarakat menilai Kepala Desa Kaibobo tidak transparansi mengenai anggaran ADD DD sehingga diperlukan Kejaksaan Negeri SBB untuk segera mengusutnya. (G.K)
Komentar
Posting Komentar