Piru-Maluku,Aspirasirakyat.co.id//
Keterlibatan istri Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam memimpin upacara peringatan Hari Kartini yang dihadiri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuai perhatian publik. Namun, sejumlah pihak menilai kehadiran OPD dalam kegiatan tersebut merupakan hal yang wajar dan tidak menyalahi aturan.
Upacara peringatan Hari Kartini itu berlangsung khidmat dan menjadi bagian dari agenda daerah dalam memperingati perjuangan emansipasi perempuan. Istri Bupati SBB yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK dinilai memiliki kapasitas untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan.
Pemuda Kabupaten SBB, Rais Tuhuteru, mengatakan penunjukan istri Bupati sebagai pemimpin upacara tidak dapat disamakan dengan pelaksanaan upacara kenegaraan yang memiliki aturan protokoler ketat.
“Ini kegiatan seremonial dalam rangka memperingati Hari Kartini, bukan upacara kenegaraan. Jadi keterlibatan Ketua TP PKK sangat relevan karena berkaitan langsung dengan peran perempuan dan pemberdayaan masyarakat,” kata Rais, Jumat (24/4/2026).
Menurutnya, kehadiran OPD dalam kegiatan tersebut juga merupakan bentuk partisipasi terhadap agenda resmi pemerintah daerah. Apalagi, undangan kepada OPD disebut dilakukan secara administratif dan melalui mekanisme resmi.
“Kehadiran OPD berdasarkan undangan resmi. Itu bagian dari dukungan terhadap agenda pemerintah daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa Sekretaris Daerah memiliki kewenangan dalam mengoordinasikan kehadiran OPD pada kegiatan-kegiatan resmi pemerintahan daerah. Karena itu, keikutsertaan OPD dinilai masih dalam koridor tugas kedinasan.
Rais menilai polemik terkait keterlibatan istri Bupati dalam upacara tersebut tidak perlu dibesar-besarkan selama tidak ditemukan unsur penyalahgunaan wewenang maupun pelanggaran anggaran.
“Selama tidak ada penyalahgunaan jabatan atau pelanggaran aturan anggaran, kegiatan seperti ini sah dan tidak perlu dipersoalkan berlebihan,” katanya.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial.
“Masyarakat harus melihat persoalan secara utuh dan objektif agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujarnya.
Menurut Rais, momentum Hari Kartini seharusnya menjadi ajang untuk memperkuat semangat penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam pembangunan daerah, termasuk di lingkungan pemerintahan.
“Semangat Hari Kartini adalah tentang peran perempuan dalam pembangunan. Jadi kegiatan seperti ini semestinya dimaknai secara positif,” tutupnya. (Red)
Social Header