SBB-Maluku,aspirasirakyat.co.id// Kegiatan pembukaan pelatihan berbasis unit kompetensi bagi pencari kerja di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) resmi ditutup. Acara ini ditutup oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Ketenagakerjaan (Disperindag) SBB, Abidin Papalia, yang juga bertindak sebagai ketua panitia penyelenggara.
Kegiatan dilaksanakan di Kecamatan Seram Barat, lantaran anggaran perjalanan dinas untuk panitia tidak tersedia. Sementara itu, peserta dari luar kecamatan hanya difasilitasi penginapan selama dua hari.
Namun, pelaksanaan kegiatan ini menuai sorotan terkait pengelolaan dana liputan media. Berdasarkan keterangan dari salah satu panitia, dana publikasi sebesar Rp2.500.000 yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) disebut sudah diminta terlebih dahulu oleh Plh Disperindag dengan alasan banyaknya wartawan yang akan hadir untuk meliput.
"Saya hanya ingin menjelaskan agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Beberapa hari lalu, dana liputan itu sudah diambil oleh Plh dengan alasan wartawan yang hadir cukup banyak," ujar seorang panitia yang enggan disebutkan namanya.
Namun, penggunaan dana liputan tersebut menjadi pertanyaan, karena menurut sumber tersebut, sebagian besar wartawan yang hadir di lokasi tidak menerima dana liputan. Justru dana tersebut dikabarkan diberikan kepada beberapa wartawan yang tidak hadir dalam kegiatan.
Saat dikonfirmasi, Plh Disperindag Abidin Papalia menyatakan bahwa dirinya mengambil inisiatif untuk memasukkan nama-nama wartawan ke dalam daftar peserta karena kekurangan jumlah peserta pelatihan.
"Semua kemarin itu saya sudah minta masukkan ke daftar peserta. Karena peserta kurang, saya ambil inisiatif sendiri," kata Abidin. Namun, ia enggan menjawab saat ditanyakan mengenai alokasi dana liputan yang telah diserahkan oleh panitia sebelumnya.
Isu ini pun menyentuh keberadaan “Tim 15 Media” yang disebut-sebut sebagai kelompok media yang ditunjuk secara tidak resmi untuk mengatur seluruh kegiatan peliputan Bupati dan Wakil Bupati SBB. Tim ini diduga mendominasi akses informasi dan anggaran media dalam setiap kegiatan pemerintahan, bahkan terkesan membatasi keikutsertaan media lain di luar tim tersebut.
Beberapa kalangan menilai, praktik ini tidak hanya mencederai profesionalisme jurnalisme lokal, tetapi juga dapat merugikan citra kepemimpinan daerah, khususnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan sebutan AMANUSA.
Hal ini bukan semata menyangkut dana liputan, tetapi menyentuh soal etika dan penghargaan terhadap kinerja insan pers yang hadir dan bekerja secara profesional di lapangan. (GK)
Komentar
Posting Komentar