SBB-MALUKU,aspirasirakyat.co.id//
Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Ir. Asri Arman,M.T yang didampingi Wakil Bupati Selfinus Kainama,S.Pd, bersama Sekda Kabupaten SBB Leverne A Tuasuun, Kapolres SBB AKBP Andi Zulkifli, S.I.K, MM, Dandim 1513/SBB Letkol Inf. Rudolf Paulus, para Kapolsek, dan Kadis Pemdes Abraham Tuhenai turun ke lokasi pemblokiran jalan yang dilakukan masyarakat Negeri Kaibobo sebagai bentuk aksi damai.
Setelah bertemu langsung dengan Pemerintah Negeri Kaibobo bersama para tua adat dan masyarakat Kaibobo, Bupati mengaku kalau dirinya baru mendengar yang sebenarnya tentang apa yang menjadi hak Ulayat dan batas dari Batang air Tala Batai. Dan akibat dari kurangnya kordinasi antara Pemerintah Desa Waesamu dengan Pemerintah Daerah Kabupaten SBB, mengakibatkan rencana hibah tanah dari Negeri Eti kepada TNI untuk pembangunan Batalion dibatalkan.
Masyarakat Negeri Kaibobo sangat mendukung penuh pembangunan Batalion yang dalam perencanaan akan dibangun di Desa Waesamu, namun sangat disayangkan pembangunan itu berdiri di atas wilayah sengketa yang merupakan bagian dari petuanan Batang air Tala Batai yang mana Negeri Kaibobo ditugaskan untuk menjaga batas-batas tersebut.
Sebelumnya, masyarakat sangat kecewa karena rencana pembangunan Batalion tidak ada koordinasi dengan pihak lain namun diatur sendiri dengan Desa Waesamu dan Negeri Eti. Akhirnya karena merasa Batang air Eti turut campur dalam wilayah petuanan Tala Batai dan akan menghibahkan tanah yang bukan hak mereka, membuat masyarakat dan tokoh-tokoh adat Negeri Kaibobo geram.
Sebelum kedatangan Bupati dan rombongan, masyarakat telah berhadapan dengan Dandim 1513/SBB yang mana saat itu bersama rombongan akan menuju ke lokasi rencana pembangunan Batalion di Desa Waesamu, saat berhadapan dengan masyarakat Dandim membawa beberapa anak buahnya menggunakan senjata padahal tidak ada aksi apapun selain beradu mulut saja di lapangan.
Tokoh adat Negeri Kaibobo menyesalkan sikap dari Dandim sendiri yang mana sempat beradu mulut dengan tokoh pemuda Kaibobo karena pemblokiran jalan. Menurut tokoh adat yang saat itu mengeluhkan sikap Dandim kepada awak media dan beberapa masyarakat lainnya kalau harusnya TNI harus merakyat, kenapa harus datang dengan membawa senjata seakan-akan masyarakat itu melakukan hal lain selain blokade jalan.
"Saya selaku tokoh adat sangat menyesal dengan perilaku Dandim yang mana ada pelindung rakyat, sementara dari tadi polisi saja tidak seperti itu. Sikap arogan Dandim juga membuat kami merasa bahwa suara kami sebagai rakyat kecil ini tidak ada artinya",keluh Mattinahoruw
Sementara itu, dari mulut Bupati Kabupaten SBB Ir. Asri Arman,M.T mengatakan bahwa harusnya ada kordinasi dulu supaya tidak jadi masalah. "Ini akibat dari tidak ada kordinasi sehingga sudah terjadi seperti ini baru pemerintah Daerah dilibatkan, saya juga baru tau hari ini kalau sebenarnya Desa Waesamu itu masuk dalam petuanan Tala Batai untuk itu saya sesalkan pemerintah Desa Waesamu yang tidak melibatkan Pemerintah Daerah dalam rencana pembangunan Batalion milik TNI ini", ungkapnya.
Disamping itu, Bupati juga mengatakan bahwa ia akan membantu berkomunikasi dengan pemerintah Negeri Eti, Desa Waisarissa, Desa Nuruwe, Desa Kamal dan Desa Waesamu untuk hadiri pertemuan yang akan difasilitasi oleh Pemda untuk persoalan petuanan tersebut. "Saya akan berkordinasi dengan mereka dan setelah itu bersama negeri Kaibobo akan akan melakukan rapat bersama sehingga permasalahan ini ada jalan keluar ", ujarnya.
Karena ini masalah sengketa, Dandim 1513/SBB Letkol. Inf.Rudolf. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa ini hal ini akan ia laporkan ke pimpinannya sehingga rencana pembangunan Batalion di Desa Waesamu dibatalkan karena mengingat status tanah masih dalam masalah. Dirinya juga tidak mau ada pertumpahan darah hanya karena pembangunan Batalion di daerah yang bersengketa.
Bukan saja itu, Wakil Bupati Selfinus Kainama,S.Pd yang juga adalah anak adat turut merasakan apa yang dialami masyarakat Negeri Kaibobo. Karena menurutnya apa yang menjadi hak Negeri Kaibobo harus tetap diperjuangkan.
Setelah ada titik terang dari Pemerintah Daerah, masyarakat negeri Kaibobo mau membuka blokade jalan dengan dibantu alat berat untuk mengangkat kayu yang melintang di jalan raya dengan harapan agar apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama pemerintah Daerah, dapat menjadi bukti bagi masyarakat bahwa pemerintah Daerah memang peduli dengan rakyat kecil.
Namun jika dalam waktu tiga (3) hari, belum ada tanda-tanda penyelesaian, masyarakat mengancam akan melakukan aksi jilid II dengan kekuatan yang lebih banyak dari hari ini. (Kakisina)
Social Header