SBB-MALUKU,aspirasirakyat.co.id// Kelengkapan administrasi bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu perlu dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dalam hal ini, semua berkas yang sementara diurus oleh ribuan calon PPPK Paruh Waktu memakan biaya yang dinilai tidak sesuai dengan apa yang mereka terima ketika sudah menjadi PPPK Paruh Waktu.
Biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan semua berkas dari surat keterangan bebas narkoba yang mana pihak Rumah sakit mengeluarkan harga kurang lebih 300.000/ orang. Belum lagi persyaratan pengurusan BPJS yang juga sangat memberatkan ketika ada yang mempunyai tunggakan dan diharuskan untuk melunasi tunggakan tersebut jika tidak dilunasi maka salah persyaratan bisa menjadi pilihan untuk gugur dalam administrasi.
Salah satu calon PPPK Paruh Waktu yang enggan namanya disebut saat ditemui awak media pada hari Selasa (09/09/25), mengatakan untuk Daerah yang PAD kecil seperti Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) tidak akan bisa menambah upah bagi mereka seperti di Daerah lain. Sementara dengan upah yang diterima hanya Rp. 1.000.000/ bulan saja kelengkapan administrasi bagi para PPPK Paruh Waktu ini sangat berat di biaya pengurusan.
"Apakah Katong (kita) bisa mendapat keringanan dari katong (kita) pung (punya) Pemerintah Daerah terkait pengaktifan BPJS yang mana banyak orang masih mempunyai tunggakan, karena dengan gaji yang hanya Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tidak cukup untuk melunasi tunggakan tersebut ",ungkapnya.
Disamping itu, dengan persyaratan untuk mengaktifkan kembali BPJS banyak diantaranya yang memiliki tunggakan lebih dari Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Dan jika persyaratan itu memberatkan mereka dalam pengurusan, maka dipastikan yang lolos administrasi hanya sebagian orang yang tidak memiliki tunggakan. Dan bagaimana nasib mereka yang gugur dalam administrasi hanya karena tunggakan BPJS tidak mampu dilunasi.
Dan lagi, banyak yang selama ini tidak menggunakan BPJS untuk pengobatan dikarenakan tidak sakit kenapa harus membayar tunggakan. Menurut pantauan media, hal ini bisa menjadi proyek bagi segelintir orang. Karena dengan cara licik seperti itu, mereka-mereka yang selama ini memiliki tunggakan pembayaran BPJS bisa langsung melunasinya.
Para calon PPPK Paruh Waktu yang saat ini sementara mengurus administrasi ada yang mengalami kesulitan dalam hal biaya, sehingga meminta agar Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan bagi mereka. (Ge)
Social Header